Kategori: JATI Centre

JAGA KONI Sulteng, Dari Ditetapkannya Calon dengan Status Terpidana Korupsi

Mutia Amalia
Farha Nuhun
923 Views

JATI CENTRE – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga KONI Sulteng yang rencana dilaksanakan 21 – 23 Maret 2025 di Palu, sejatinya dilaksanakan taat prosedur, dengan merujuk pada peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula dengan keharusan menaati ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Permenpora).

Hal itu disampaikan Tim Hukum Forum Insan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Farha Nuhun di Palu pada Jumat, 21/3/2025.

“Pasal 17 ayat (1) huruf g Permenpora menyebutkan: Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” sebut Farha Nuhun.

Menurut Advokat Peradi Palu ini, sejatinya Permenpora ini berlaku sejak ditetapkan yakni mulai tanggal 18 Oktober 2024. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Permenpora yang menyebutkan: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

“Termasuk ketentuan syarat calon Ketum KONI Sulteng, tidak pernah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” terang Alumni Fakultas Hukum Untad ini.

Lebih lanjut menurut Peneliti Jati Centre ini, adapun makna Ketentuan Peralihan Pasal 53 Permenpora, bahwa pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permenpora paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

“Artinya, mekanisme pengelolaan organisasi yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku, dan secara pasti ke depannya harus menyesuaikan dan dilaksanakan sesuai substansi Permenpora,” sebutnya.

Secara teknis, Pengurus KONI Sulteng yang telah ditetapkan sebelum Permenpora ini, walaupun ada yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi maka dianggap sah dan legal.

Namun setelah Permenpora ditetapkan, maka semua produk hukum dan kebijakan organisasi harus berdasar dengan peraturan tertulis ini. Termasuk pelaksanaan Musorprov KONI Sulteng harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permenpora ini.

“Jika substansi Permenpora itu tidak dilaksanakan, dengan menyimpangi ketentuannya maka dipastikan produk Musorprov terancam cacat hukum, dengan kualifikasi batal demi hukum,” jelas Farha.

Sangat disayangkan jika pelaksanaan Musorprov tetap nekat dilaksanakan TPP, dengan mengikutsertakan calon yang tidak memenuhi syarat, maka kepentingan daerah terancam terganggu dengan uang daerah terpakai dijalur yang salah.

Untuk diketahui, seorang bakal calon ketua umum KONI Sulteng telah mendaftar di Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Sulteng, dengan status pernah dijatuhi hukuman dengan pidana korupsi.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 72 K/PID.SUS/2015 atas nama Terdakwa: M. NIZAR RAHMATU, S.Sos, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 September 2012 Nomor: 10/Pid.Sus/2012/PN.PL. dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00

Dengan demikian, jaga KONI Sulteng dari proses penetapan seorang calon ketua umum dengan status terpidana korupsi, demi kepentingan daerah dan semangat memajukan olahraga Provinsi Sulteng.***

Tingkatkan Literasi Anak Bangsa, Program Yayasan Dana Mustadhafin Ini Wajib Ditiru

Ruslan
129 Views

JATI CENTRE – Yayasan Dana Mustadhafin melalui Program Waqaf Buku memberikan bantuan Buku kepada Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palu.

Waqaf buku merupakan Program Yayasan Dana Mustadhafin untuk Gerakan Literasi berbagi Buku dan membantu meningkatkan Literasi anak Bangsa.

Dana Mustadhafin menyerahkan 1 paket bantuan Buku setelah menerima proposal permohonan bantuan Buku yang diserahkan melalui kantor yang beralamat di perkantoran Buncis Jl. Kemang Utara IX No. 35 Blok C 3.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palu, Mohammad Africhal, mengapresiasi bantuan buku ke himpunannya, dan ini menjadi semangat untuk memacu diri dan komunitas untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual.

“Untuk meningkatkan Kualitas Literasi dan Pendidikan, ketersediaan Buku bacaan yang Berkualitas dan merata adalah hal yang paling utama yang tidak bisa di tawa-tawar. Buku merupakan aspek utama dalam proses Pendidikan yang belum bisa digantikan peranya oleh kecanggihan Teknologi pada masa kini,” sebutnya di Palu, pada Senin (10/2/2025).

Program ini sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, yang berfokus pada Gerakan peningkatan Literasi terkhusus daerah-daerah yang masih terbatas bahan bacaan yang bagus dan berkualitas.

Africhal juga berharap gerakan Waqaf Buku yang di programkan Yayasan Dana Mustadhafin dapat lebih masif dan berkolaborasi dengan semua pihak potensial, memberikan manfaatnya untuk pembangunan kualitas pendidikan di daerah.

“Akhirnya, terima para donatur Yayasan Dana Mustadhafin,” pungasnya.***

Jati Centre Gelar Diskusi Tematik: Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengawasan Pilkada

Admin
113 Views

JATI CENTRE – Perkumpulan Jati Centre kembali menggelar diskusi tematik dengan topik “Keterbukaan Informasi Publik Hasil Pengawasan Pilkada” yang direncanakan pada Selasa, 28 Januari 2025 mendatang, di Ruang Lt. II Kantor Jati Centre Palu, dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya.

Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemantau pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada). […]

Ramadan Dalam Dimensi Sosial

Admin
791 Views

Oleh: Mashur Alhabsy, S.Pd, M.Pd.
( Direktur Jati Centre )

Ramadan merupakan bulan suci dalam agama Islam, dengan kedatangan bulan ramadan umat Muslim di seluruh dunia berpuasa dan memperdalam hubungan spiritual mereka dengan Allah Swt. Kualitas keimanan bertambah ketika datangnya bulan suci ramadan. Ghirah ibadah dan bertaqarrub ilallah seolah-olah terinstal kembali dalam sanubari ummat Muslim dipenjuru dunia. Namun selain memandang ramadan sebagai peningkatan kualitas iman, maka perlunya juga kita memandang ramadan dalam dimensi realitas kehidupan sosial.

Pertama, Solidaritas Sosial: Ramadan adalah waktu bagi umat Muslim diminta untuk meningkatkan kepedulian sosial mereka terhadap sesama. Ini dapat dilakukan melalui aksi-aksi seperti memberikan makanan dan minuman kepada mereka yang membutuhkan, memberikan sedekah kepada orang miskin, atau bahkan membagikan hadiah kepada tetangga dan teman-teman.

Kedua, Peningkatan Kerja Sama: Ramadhan juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kerja sama di antara masyarakat, karena selama bulan ini, umat Muslim harus berpuasa bersama dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Hal ini dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan persatuan di antara anggota masyarakat.

Ketiga, Menumbuhkan Rasa Empati: Ramadhan juga dapat membantu menumbuhkan rasa empati di antara umat Muslim, karena mereka mengalami sendiri rasa lapar dan haus selama puasa. Hal ini dapat membantu mereka lebih memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang kurang beruntung dan memotivasi mereka untuk berbuat lebih baik bagi sesama. Keempat, Membangun Kebersamaan: Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk membangun kebersamaan di antara anggota keluarga dan teman-teman. Selama bulan ini, umat Muslim seringkali berkumpul bersama untuk berbuka puasa dan salat tarawih. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan hubungan sosial dan menguatkan ikatan keluarga dan persahabatan.

Kelima, Menjaga Tradisi Budaya: Ramadan juga merupakan bagian dari tradisi budaya umat Muslim di seluruh dunia. Selama bulan ini, ada banyak acara dan kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pasar malam Ramadan, menghias rumah dan jalan-jalan dengan lampu dan dekorasi khas Ramadan, dan juga pertunjukan seni dan budaya.

Hal yang demikian tersinyalir dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 183 “Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

Ayat di atas, Jika dilihat dari aspek sosial maka ayat tersebut tidak memandang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun bukan pejabat semuanya selagi mereka beriman maka diwajibkan untuk berpuasa tidak ada yang dikhususkan atas status tahta dan jabatan, semuanya diperintahkan untuk tunduk dan patuh atas perintah yang diberikan. Sehingga nilai kebersamaan terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam dunia pemikiran Islam, menganggap Ramadan sebagai waktu yang tepat bagi umat Muslim untuk memperkuat hubungan sosial. Menurutnya, berbuka puasa bersama merupakan kegiatan sosial yang dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Sunni asal Mesir, juga memandang Ramadan sebagai aspek sosial yang penting.

Menurutnya, selain beribadah kepada Allah Swt, umat Muslim juga harus meningkatkan kegiatan sosial mereka, seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama.

Dalam kesimpulannya, Ramadan bukan hanya tentang praktik spiritual dan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Melalui kepedulian sosial, kerja sama, empati, kebersamaan, dan menjaga tradisi budaya, umat Muslim dapat memperkuat hubungan sosial mereka dan meningkatkan persatuan di antara masyarakat.

Wallahua’lam bissawab.***

“Dalam Usia Bayi”, Jati Centre untuk Keadilan, Konstitusi, dan Pembangunan

Ruslan
900 Views

Palu-Jati Centre. Perkumpulan Jati Centre genap berusia 2 (dua) tahun dan berulang tahun pada tanggal 4 Juni 2022. Dua tahun silam, tanggal ini merupakan merupakan penanda pembentukan dan pendirian perkumpulan dengan penegasan visi dan misinya.

Usia yang relatif belia, bahkan jika disandingkan dengan bentuk manusia, umur tersebut masih berbentuk bayi, belum bisa mandiri dan masih tergantung dengan orang lain.

[…]

Direktur Jati Centre Terima Kunjungan Nasana Community

Admin
500 Views

Palu-Jati Centre.  Direktur Jati Centre Mashur Alhabsyi menerima kunjungan kerja jajaran pengurus Nasana Community. Bertempat di ruangan rapat kantor Jati Centre-Palu, pada Sabtu (4 /6/2022).

Mashur Alhabsy menyambut rombongan dengan antusias. Dirinya merasa senang dengan kedatangan Nasana Community, dengan harapan dapat bekerja sama lewat kesamaan program dan kegiatan ke depannya.

Mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu itu juga menyampaikan terima kasih atas kedatangannya tim Nasana Community dalam agenda silaturahim.

“Saya  berterima kasih atas kunjungan tim Nasana Community,  semoga bisa bersinergi dalam aktivitas sosial,” sebut Mashur.

Searah dengan itu, Ketua Umum Nasana Community Rani Astriani Mointi menjelaskan maksud dan tujuan kedatannya bersama tim di kantor Jati Centre.

“Bagi kami, silaturahim selalu menjadi media yang tepat untuk mendengar banyak hal, memperoleh pengetahuan baru, juga belajar tentang pengalaman meski tanpa mengalami langsung,” ujar Rani.

Aktivis dan Relawan ini juga menyampaikan bahwa kedatangan Nasana Community sebagai bentuk agenda dari program mereka, untuk lebih banyak berbagi dan konsisten dalam bergerak untuk sesama.

“Semangat yang kian terasah, kami percaya bahwa untuk menjaga semangat dan konsistensi bergerak maka harus sering-sering bertemu dengan para penggerak,” jelas Rani.

Secara umum, Jati Centre dan Nasana Community memiliki kesamaan gerak. Terutama subjek digerakkan para aktivis kampus dan intelektual muda, yang kini menaruh perhatian pada penyelesaian permasalahan sosial dan pembangunan.

Gerakan yang ditujukan untuk masyarakat demi keadilan dan pembangunan tersebut, akan berhasil ketika terjalin kerjasama konstruktif dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah), badan usaha, dan perguruan tinggi serta dukungan masyarakat sendiri.***

Kewenangan Pembentukan Perda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, Berikut Penjelasannya

Admin
661 Views

Jati Centre-Pasangkayu. Pertumbuhan ekonomi akan semakin besar apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan basis dari pendapatan asli daerahnya. Satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat didorong peningkatannya adalah dari Retribusi Jasa Usaha, dalam hal ini Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.

Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Besse Tenriabeng Muryid pada Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah, di Pasangkayu pada Selasa (22/03/2022).

“Inisiasi ini memperoleh dasar kewenangan sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf i dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” sebut Besse.

Menurut Peneliti Jati Centre ini, ketentuan yuridis tersebut menyebutkan di antara jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memerintahkan adanya otonomi daerah dan memberikan kewenangan, disertai hak dan kewajiban kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah dititikberatkan pada penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pemerintahan dan pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen utamanya berupa penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh daerah, maka kemampuan daerah untuk melaksanakan proyek pembangunan (misalnya infrastruktur jalan, dan rumah sakit) tentu semakin besar hingga memacu peningkatan pembangunan daerah.

Sumber pendapatan daerah yang signifikan menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian, pemungutan pajak dan retribusi dearah kepada masyarakat suatu daerah dituntut untuk memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat. Sehingga pemungutan tidak membebani dan kontra produktif terhadap upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran. (Rsl)