Resensi Buku: Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok
Resensi Buku: Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok
Moh. Ahlis Djirimu
( Staf Pengajar FEB-Universitas Tadulako sekaligus penerjemah buku Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok )
JATI CENTRE – Secara garis besar, buku Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok memberikan informasi dan gambaran bahwa sejak 2007, Amerika Serikat dan Eropa berada dalam krisis besar berkepanjangan. Para pemimpinnya mengenal gravitasi ini tetapi mengabaikan asal muasalnya.
Penghapusan proteksi kepabeanan, diberlakukan berbarengan dengan dogma absolut dan dipertahankannya tanpa mengindahkan depresiasi besar secara sengaja Yuan, telah menghasilkan ketidakseimbangan ekstrim perdagangan internasional. Antara 2000 dan 2007, untuk mempertahankan pertumbuhan tanpa mengindahkan defisit besar perdagangan, Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Selatan terlihat menolak memberlakukan kebijakan ekonomi bertualang yang hasilnya adalah krisis.
Tiongkok selalu menolak melakukan revaluasi Yuan, defisit perdagangan negara-negara Barat tidak teratasi, krisis berkelanjutan. Kekuatan besar kapitalis dan totaliter berpadu menjadikan Tiongkok memimpin strategi penjelajahan untuk menggeser hegemoni Amerika Serikat.
Strategi ini berwujud pada semua garis depan (ekonomi, keuangan, militer, diplomasi, kebudayaan, dll). Instrumen utamanya adalah moneter, Tiongkok menjalankan “imperialisme ekonomi”.
Seiring berjalannya waktu, penerbitan buku ini dalam bahasa menandai sepuluh Tahun terbitnya buku Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok dalam edisi Prancis yakni pada Januari 2011, yang saat muncul hanya empat bulan sebelum terbitnya buku Penulis Amerika PETER NAVARRO berjudul Death by China pada Mei 2011. Tanpa penulisnya saling ketemu, buku Peter Navarro dan buku Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok memberikan analisis yang sama dan kesimpulan yang sama atas kiprah Tiongkok.
Menurut Peter Navarro maupun penulis Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok, sejak Tahun 2000, Beijing membangun Strategi bertumpu pada Perdagangan Internasional, metodik, terstruktur, sistematis dan menjelajah, untuk mendapatkan hegemoni dunia.
Kami berkesimpulan bahwa instrumen proteksionisme pabean berhadapan dengan made in China mutlak diterapkan untuk mencegah strategi Beijing yang mendestabilisasi belahan dunia lain.
Tanpa ragu, Peter Navarro pada periode 2016-2020 menjadi Penasehat Dagang yang paling didengar oleh Presiden Trump. Tindakan balasan perdagangan yang menginspirasi Kebijakan Trump dikerahkan untuk membuat peka dan memobilisasi semua masyarakat Amerika melawan strategi Partai Komunis Tiongkok. Di Tahun 2020, saat Covid-19, antara 70-75 persen warga Amerika menganggap Tiongkok adalah pesaing utama Amerika Serikat.
Buku Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok menggarisbawahi bahwa Tiongkok menerapkan strategi merkantilisme, yang pada sisi sejarah tanpa ragu, mengarah pada hegemoni dunia bagi Tiongkok dan bagi Partai Komunis Tiongkok.
Strategi ini mendorong adanya penurunan perekonomian pada negara lain. Point of View saya, secara bersamaan berada pada tataran ekonomi dan geopolitik. Keduanya digambarkan atas empat hal berikut :
Pertama, Neraca Dagang berperan penting bagi setiap Negara. Negara-negara yang neraca dagangnya secara umum surplus, namun tidak selamanya, berada dalam dinamika kekuatan membangun industrinya; pertumbuhan Produk Domestik Bruto menjadi penentu utama. Negara-negara yang mengalami terus-menerus defisit, akan secara relatif mengalami dinamika deindustrialisasi.
Negara-negara ini akan mengalami peningkatan signifikan PDB, namun melemah karena solusi yang ditempuh melalui hutang luar negeri yang lebih besar dari pembentukan tabungan domestik ; pertumbuhan PDBnya tidak sehat karena dijamin oleh peningkatan hutang.
Kedua, Negara-negara yang mengalami surplus terhadap semua negara menimbulkan masalah pada negara lain. Seperti yang anda ketahui, perdagangan internasional merupakan permainan neraca seimbang. Surplus neraca dagang suatu negara menyebabkan negara lain defisit.
Jika satu atau beberapa negara membangun strategi merkantilisme untuk mencapai surplus besar neraca dagangnya, maka strategi ini merupakan strategi non-koperatif karena, secara mekanik, negara-negara lain akan mengalami defisit perdagangan dan saat yang sama mengalami deindustrialisasi dan peningkatan derajat hutang.
Ketiga, negara-negara besar yang menjadi super merkantilis menunjukkan bukti-bukti dominasi dan hegemoni. Seperti yang anda ketahui, pada abad ke17, William Petty, dalam karyanya Kebijakan Aritmetika, menjelaskan bahwa suatu negara yang berhasil menerapkan strategi merkantilis melalui surplus perdagangan sedemikian besar akan berujung pada posisi penguasaan pada negara-negara lain.
Suatu negara dapat mencapai industrialisasi secara spektakuler, sebaliknya, negara lain mengalami deindustrialisasi dan merusak tahapan industrialisasi pada negara-negara non-industrialized ; Pertumbuhan ekonominya dapat tetap tinggi sebaliknya, negara-negara lain mengalami defisit.
Selanjutnya, suatu negara super-merkantilis mengakumulasi sedemikian besar cadangan emas dan cadangan devisanya secara simetris, sementara, negara lain mengalami pertumbuhan hutang luar negeri dan menjadi subordinasinya dan berada dalam cengkraman dominasi keuangan negara lain.
Keempat, pada abad ke21, Tiongkok secara seksama merupakan negara « super-merkantilis » yang menginspirasi hegemoni. Kebijakan merkantilis telah diterapkan oleh Kerajaan Inggris pada abad ke19, lalu oleh Amerika Serikat pada abad ke 20. Tujuan utama Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok (PCC) adalah memimpin hegemoni di awal abad ke21.
Setelah 10 tahun terbitnya Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok, dominasi Tiongkok berada pada tataran industri dan perdagangan; Tiongkok cenderung secara bersamaan menuju pada penguasaan multidimensional.
Cobalah kita kaji peningkatan kekuatan Tiongkok selama sepuluh tahun terakhir dalam berbagai bidang : Dominasi Ekonomi sejak Tahun 2013, PDB nomor wahid dunia dalam ukuran paritas daya beli (PPP) dan Pasar terbesar dunia; Penguasaan Keuangan Dunia (negara donor nomor wahid dunia, jauh di depan Jepang dan Saudi Arabia) ; Penguasaan Teknologi Dunia (teknologi 5G, dalam kecerdasan buatan) ; Penguasaan Diplomatik (mengontrol berbagai organisasi PBB khususnya World Trade Organization (WTO) dan Food Agriculture Organization (FAO) dan berbagai negara menggantungkan diri pada Tiongkok.
Lalu berbagi Penguasaan atas kekuatan militer dan persenjataan seperti peluru kendali bawah tanah, kapal selam dan penguasaan bawah laut dalam, berbagai pangkalan militer di berbagai belahan dunia, terutama di laut Tiongkok dan laut Natuna Utara, dan lain-lain ; Berbagi Penguasaan Ruang Angkasa (perjalanan bolak balik ke bulan) ; Berbagi Penguasaan Wilayah meliputi jalur infrastruktur dunia Silk Road mengontrol jalur transportasi di berbagai negara ; Berbagi dominasi maritim (jalur perdagangan dunia, jalur pelabuhan dan pangkalan militer laut di dunia). Pada akhirnya, yang tersisa adalah penguasaan moneter dan militer berada di tangan Amerika Serikat.
Sekali lagi, untuk menandai eksploitasi Tiongkok yang berhasil mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) memasukkan Yuan dalam jantung Special Drawing Right (SDR) yang selanjutnya Yuan menjadi mata uang konvertibel dunia.
Ketidakseimbangan perdagangan sedemikian besar, yang dikenal oleh penduduk dunia dan yang menjadi dasar perubahan geopolitik yang patut diperhitungkan menjadi tanda adanya bahaya besar. Negara-negara yang mengalami defisit sedemikian besar, cenderung sedikit demi sedikit mengalami instabilitas, berisiko mendorong sistem politiknya sedikit demi sedikit menjadi otoriter, bahkan totaliter, sebagai jawaban atas keberatan dalam masyarakatnya, dalam petualangannya, khususnya militer.
Namun, bahaya yang paling dekat adalah unjuk kekuatan militer Tiongkok di Laut Natuna Utara yang menjadikan beberapa pulau buatan sebagai pangkalan militer, setelah pengambil alihan Hong Kong, dengan mengorbankan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Tiongkok, serta ancaman invasi militer ke Taiwan.
Profesor Didin S. Damahuri, ketika membaca buku ini menyatakan bahwa buku ini termasuk dalam perspektif yang langka, karena bukan hanya melihat dari perspektif Akademisi Prancis-warga masyarakat Barat, yang dapat berbeda dengan perspektif warga wilayah lain misalnya dibandingkan dengan kepentingan Asia, dalam melihat Sukses Besar pembangunan ekonomi Tiongkok dengan segala pandangan akan dampaknya.
Tetapi menariknya, Profesor Antoine Brunet dan Profesor Jean-Paul Guichard (AB-JPG, kedua penulis buku ini sebagaimana dalam tradisi akademis Prancis dan Eropa umumnya, melihat secara komprehensif yang menukik ke perbandingan sejarah tentang Kisah Sukses Tiongkok ini dikaitkan dengan Kisah Sukses Jepang, dalam sejarah masa lalu, masa kontemporer dan dalam konteks inter-relasi secara global-internasional.
Juga, dalam melihat bagaimana konteks “Keajaiban Tiongkok”, menyusul “Keajaiban Jepang” dikaitkan dengan analisis peran Inggris di masa lalu dan Amerika Serikat di masa kini sebagai negara Adi Daya baik dalam perspektif Sejarah Pemikiran Ekonomi (history of economic thought) maupun sejarah perekonomian secara empiris (empirical economic history).
Buku Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok ini secara konstan mengemukakan tinjauan dalam konteks pemikiran arus tengah yang neoklasikal dan bagaimana AB-JPG merekomendasikan kebijakan bagi Amerika Serikat dan Eropa dalam menghadapi kemajuan ekonomi Tiongkok yang dalam beberapa tahun ke depan dapat menyalip Amerika Serikat dalam ranking GDP.
Dengan Uraian tersebut, terasa ada semacam “Etnocentrical bias”, yakni selalu menempatkan Barat (khususnya Amerika Serikat dan Eropa) sebagai “Pusat” yang harus, tetapi dalam posisi yang terpenting, baik secara geo-politik maupun geo-ekonomi global.
Padahal, sudah lebih dari satu dasawarsa, disadari oleh berbagai kalangan intelektual secara internasional, akan adanya fakta tentang tengah terjadinya pergeseran Pusat Ekonomi Dunia dari Atlantik ke Pasifik dan diramalkan Asia akan menjadi Pusat Pembangunan Ekonomi dan Peradaban Dunia sebagaimana dikemukakan oleh salah satu buku yang berpengaruh yang ditulis oleh Kishore Mahbubani.
Adalah Sangat menarik, pandangan Profesor Kishore Mahbubani–Intelektual dari Lee-Kuan Yew School of Public Policy Singapore–yang sangat disegani oleh kalangan intelektual Amerika Serikat maupun Eropa karena pandangannya tentang Ekonomi Pasar di Asia.
Menurut Mahbubani, negara-negara di Asia menempatkan Ekonomi Pasar sangat pragmatis dalam apa yang ia sebut March to Modernity dan meramalkan karena keadaan sekarang dan kecenderungannya ke depan. Menurutnya Asia akan menjadi “Pusat Peradaban dan Pembangunan” yang sekarang masih berpusat di negara-negara Barat.
Namun Sukses banyak negara-negara Asia (Jepang, Tiongkok, Korea-selatan, India, Malaysia, Thailand, Singapura), mekanisme pasarnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Agama, nilai tradisional dan dengan peran negara dan demokrasi politik yang unik dan bervariasi.
Ia mencontohkan di Tiongkok, bagaimana rakyatnya sekarang bukan hanya menikmati kemakmuran yang jauh lebih tinggi, tetapi juga kebebasan atau demokratisasi secara riil berkat kemajuan ekonomi. Dengan demikian, Ekonomi Pasar di Asia menyempal dari arus tengahnya Ekonomi Pasar Amerika Serikat dan Eropa atau Profesor Didin S. Damanhuri menyebutnya sebagai Ekonomi Heterodoks.
Kemudian kita mengenal Ekonomi Pasarnya Jepang yang dalam waktu relatif singkat (1970-1990an) kinerja cabang-cabang industrinya (Elektronik, Telekomunikasi, otomotif) mampu men-trespasse cabang industri Amerika Serikat dan Eropa, berkat peran negara dengan apa yang disebut Japan Incorporated, yakni, peran perencanaan jangka panjang dan sinerginya dengan pelaku lain (swasta, parlemen, dunia riset, para perwakilan di luar negeri).
Sementara dalam praxisnya, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak swasta untuk merealisasikan aksi koporasinya dalam mekanisme pasar (nasional maupun global). Menurut hasil studi, kesejahteraan buruhnya juga–bersama Swedia–yang paling tinggi di dunia, di mana serikat buruh di Jepang tidak terlalu kuat seperti di Eropa.
Ekonomi Pasar Amerika Serikat dengan peran negara yang relatif minim, yang menghasilkan kinerja sebagai Adidaya Ekonomi, Politik dan militer di dunia berkat kemajuan Iptek yang fantastis, namun kinerja sosialnya rapuh.
Dewasa ini ada sekitar 2 juta gelandangan (karena krisis 2008), penduduk tanpa rumah sekitar 12 persen, kemiskinan (dengan poverty line menurut ukuran mereka sendiri yang jauh lebih tinggi dari negara-negara berkembang) sekitar 18 persen. Problem kemiskinannya lebih menjadi urusan Yayasan-Yayasan sosial seperti Yayasan Keluarga Kennedy, Rockefeller, Ford, dan lain-lain.
Sejak Administrasi Obama dari Partai Demokrat, memang sekarang untuk urusan Kesehatan, terdapat Undang-Undang yang menjamin penduduk miskin mempunyai akses kepada pelayanan kesehatan yang gratis, meskipun saat itu lagi dicoba mau dicabut kembali oleh Partai Republik lewat penolakan Anggaran pada Tahun 2013-2014 yang kemudian menimbulkan kebijakan yang menghebohkan dunia, yakni “penghentian sementara pelayanan pemerintahan” (shutdown) oleh Presiden Obama.
Ekonomi Pasar di Eropa ceritanya lain lagi, di mana berdampingan dengan peran negara yang menjamin sistem jaminan sosial untuk seluruh penduduk, juga menjadi mediator Buruh dan Majikan, serta mendorong Gerakan Koperasi yang sangat efisien dan perform.
Dengan begitu, Ekonomi Eropa umumnya lebih merata dan relatif kecil kemiskinannya, meski sekarang lagi terserang krisis fiskal dan sosial sekaligus maupun covid19 yang belum juga berakhir hingga sekarang. Dengan krisis 2008 di AS yang hingga sekarang belum pulih benar dan juga Eropa dengan krisis fiskal yang masih jauh dari selesai.
Sebaliknya Asia terus memimpin pertumbuhan dunia dengan bermacam variasi dalam model pembangunannya seperti secara ringkas diuraikan sebelumnya. Namun, pertanyaan yang penting bukanlah apakah Tiongkok merupakan hegemoni yang baik atau tidak, melainkan bagaimana kawasan seharusnya merespon kemungkinan meningkatnya hegemoni tersebut.
Dalam jangka pendek, sedang terjadi peningkatan pengeluaran dan pembelian senjata militer di kawasan Asia, tidak terkecuali Indonesia yang diprediksi akan meningkatkan anggaran militernya. Demikian halnya Filipina dan negara-negara lain di Kawasan Asia. Hal tersebut mengindikasikan akan adanya suatu perlombaan senjata di Asia.
Namun, harus dipahami bahwa opsi internal balancing dalam merespon Tiongkok bukanlah opsi bijak. Hal ini karena sebagian besar negara-negara Asia adalah negara berkembang, di mana berbagai kendala domestik untuk merealisasikan strategi ini termasuk kepentingan ekonomi dan pembangunan, serta kapital politik untuk mengalokasikan dana militer.
Presiden Obama di awal pemerintahannya kedua mencetuskan pivot to Asia. Nyatanya, empat tahun setelahnya, « yang kuat » tersebut tidak kunjung tiba. Terlebih Pemerintahan Trump akan dijatuhkan hambatan dan beban mobilisasi militer yang sama dengan yang diampu Obama.
Namun, jika benar militer AS akan terlibat dalam rangka membantu negara-negara kawasan Asia merespon peningkatan hegemoni Tiongkok, hal ini tidak berarti Tiongkok akan berhenti dan menjaga jarak. Salah satu penyebabnya adalah Laut Natuna Utara (LNU) lebih dari sekedar kantong ekonomi, kini merupakan bagian dari diskursus identitas nasional dan historis Tiongkok.
Walaupun kemungkinan adanya konflik terbuka masih terlihat rendah, dapat dipastikan bahwa opsi keseimbangan baik internal maupun eksternal dengan bantuan AS merupakan opsi yang berujung pada ekskalasi ketegangan dan sentimen nasionalisme negara-negara kawasan. Opsi yang lebih strategis untuk diambil adalah tindakan-tindakan yang menghasilkan deeskalasi ketegangan yang ada.
Hal ini termasuk merevitalisasi kerjasama keamanan antara Tiongkok dan negara-negara kawasan Asia pada isu non-tradisional seperti terorisme dan narkoba, berpartisipasi dalam upaya Tiongkok dalam program One Belt One Road (OBOR), mempertimbangkan kerjasama bilateral dan juga multilateral dengan Tiongkok di gugusan kepulauan sengketa di LNU. Selain itu, melanjutkan upaya untuk mendirikan sebuah code of conduct yang saling bermanfaat di kawasan yang sama.
Memang kini Tiongkok terkesan sebagai hegemoni yang secara agresif memproyeksikan kekuatannya di kawasan. Namun, dari kacamata negara-negara di kawasan Asia, semua merupakan sekutu AS, semua melakukan latihan militer bersama rutin dan sebagian besar menyediakan tempat bagi pangkalan militer AS.
Namun kita tidak dapat memungkiri adanya the miracle of China yakni pertumbuhan PDB perkapita Tiongkok mencapai lima kali lipat dari pertumbuhan perkapita dunia.
Selain itu, bila Britania Raya membutuhkan 58 tahun mencapai tahap industrialisasi yakni pada periode 1880-1938, Amerika Serikat membutuhkan waktu 47 tahun untuk mencapainya pada periode 1839-1886, Jepang membutuhkan 34 tahun mencapai masa industrialisasi yakni pada periode 1885-1919, Korea Selatan membutuhkan masa 11 tahun mencapai masa industrialisasi yakni pada 1966-1977, maka Tiongkok hanya membutuhkan 8,6 tahun yakni pada periode.
Pembangunan bertumpu pada fondasi crisis less growth, pada lima hal yakni likuiditas internasional yang tinggi, sistem perbankan solid, sistem pengamanan keuangan efektif, tingkat tabungan tinggi dan stabil, serta pasar besar dan kapasitas diferensial.
Selain itu, Tiongkok sangat memperhatikan nasehat dalam Paradoks Triffin yakni tetap mengakumulasi cadangan devisanya di dalam negerinya, kontras dengan pengalaman AS yang menumpuk cadangan devisanya di luar negeri yang dapat mengancam keistimewaan dolar sebagai mata uang dunia.
Buku ini menarik bukan hanya berisi uraian sejarah dan strategi ekonomi maupun geopolitik. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku ini bagaimana kita mempelajari strategi Tiongkok supaya Indonesia tidak menjadi korban dari politik hegemoni imperialisme Tiongkok.
Buku ini merupakan buku putih yang mengajar strategi apa yang harus dilakukan sehingga kita mendapat manfaat untuk membangun ekonomi Indonesia, melalui kerjasama internasional dalam berbagai bidang dan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi di masa datang.
Namun, selain buku ini mendapat apresiasi, buku tidak lepas dari kritik pembaca. Istilah kapitalisme demokrasi, kapitalisme totaliter, sosialisme pasar kurang mendapat analisis mendalam. Fenomena di Tiongkok seperti reformasi ekonomi di perdesaan, eksploitasi tenaga kerja, kapitalisme pasar yang menimbulkan masalah lingkungan.
Akibat industrialisasi massal menimbulkan imperialisme baru Tiongkok yang berujung pada Tiongkok menjadi eksportir modal dan eksportir tenaga kerja murah, serta adanya sentralisasi modal pada segelintir group-group besar yang dapat kita lihat bahwa 215 perusahaan multinasional di dunia ini, 112 perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok, dan buku ini belum menjelaskan bagaimana perilaku kapitalisme negara oleh Tiongkok.
Di balik perdebatan ini, Tiongkok menghadapi dua masalah besar yakni urbanisasi dan pembangunan ekonomi wilayah barat nan miskin. Namun, pada tahap pembangunan ekonomi pasca open door policy, Tiongkok berhasil melalui 3 masa besar yakni periode 1978-1999 merupakan masa perubahan politik, periode 1992-1999 merupakan ekspansi perekonomian pasar sosialis yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 10,9 persen, serta periode Tahun 2000 hingga sekarang merupakan periode pertumbuhan ekonomi tinggi, stabil dan inovatif walaupun masih menghadapi pandemi covid19.
Tentu saja semua negara berorientasi pada inovasi bergantung pada faktor penggerak pertumbuhan ekonominya : TK, Modal, sains dan teknologi. Negara Maju dan Berkembang tunduk pada hukum « 7-3-3-7 » yakni 70 persen perekonomian Negara Maju didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 30 persen oleh TK, modal dan bahan baku. Sebaliknya, 70 persen perekonomian negara berkembang didorong oleh TK dan modal, dan 30 persen oleh sains dan teknologi.
Tentu saja jalan menuju transformasi ekonomi berbasis inovasi masih panjang bagi Tiongkok. Tetapi tanda-tanda menuju ke sana telah terlihat melalui digitalisasi ekonomi. Semoga uraian ini tentu menambah khazanah mengapa pada masa jabatan kedua, Presiden Trump mengambil kebijakan tarif resiprokal pada negara lain selain Tiongkok.***
