PALU – Ketua Jati Centre, Ruslan, menilai pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan harus dipersiapkan matang, baik dari aspek kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, maupun tempat pelaksanaan.
Nur Amin dalam Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Palu, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan penerapan pidana kerja sosial tidak cukup hanya dengan membangun kerja sama melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), tetapi harus diikuti langkah konkret agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
Ruslan menyoroti pentingnya penguatan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Hal ini perlu disesuaikan dengan luas wilayah kerja dan jumlah warga binaan yang harus mendapatkan pendampingan.
Ketidakseimbangan antara cakupan wilayah pelayanan dan ketersediaan tenaga PK berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial.
Selain itu, menurut Ruslan, kepastian lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi aspek penting yang harus disiapkan sejak awal.
Jangan sampai hakim telah menjatuhkan pidana kerja sosial, tetapi belum tersedia tempat atau lembaga yang dapat menjadi lokasi pelaksanaannya.
Lebih jauh, Ruslan menegaskan bahwa reintegrasi sosial tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses mengembalikan seseorang ke tengah masyarakat setelah menjalani pidana.
Reintegrasi sosial harus diarahkan pada pemulihan kehidupan sosial dan peningkatan kemandirian ekonomi.
Persoalan yang sering dihadapi warga binaan adalah kesulitan memperoleh pekerjaan karena keterbatasan keterampilan atau skill.
Oleh sebab itu, pembinaan harus menyentuh aspek peningkatan kompetensi dan kemampuan ekonomi agar mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk kembali beraktivitas secara produktif di tengah masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ruslan mendorong keterlibatan Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat membuka akses pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi warga binaan sehingga mereka tidak kembali terjebak dalam persoalan sosial maupun tindak pidana.
Menurut Ruslan, pidana kerja sosial harus ditempatkan sebagai instrumen pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupannya.
Dukungan pemerintah daerah, Bapas, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara efektif.
“Harus ada kesiapan pembimbing, kepastian lokasi pelaksanaan, program pembinaan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjalankan hukuman, tetapi bagaimana seseorang dapat memperbaiki diri, kembali diterima masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri,” tegas Ruslan.
Dengan demikian, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus membangun kembali kehidupan sosialnya.
Untuk diketahui, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Kaharuddin Syah, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu sekaligus Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Tengah.
Serta Narasumber Jaya Saputra, S.H., M.H., Ketua IPKEMINDO Sulawesi Tengah.
Hadir pula Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Ferry Hermawan, mewakili Kepala Kanwil.
Selain itu, FGD diikuti unsur Kejaksaan Negeri Palu, Polsek Palu Selatan beserta Bhabinkamtibmas, Koramil 1306-16/Palu Selatan beserta Babinsa, Camat Palu Selatan, serta para lurah di wilayah Palu Selatan.
Turut hadir ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, para Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan klien pemasyarakatan.***
