Negara Islam dalam Praktek Negara Bangsa
1,568 ViewsOleh : Ruslan Husen, SH, MH. Bulan Mei 2017 lalu, organisasi kemasyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan Pemerintah berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. HTI dianggap sebagai organisasi terlarang dan dilarang Pemerintah melakukan kegiatan atas nama organisasi ini. Penyebabnya, HTI dituduh ingin mengganti ideologi Pancasila, UUD 1945, dan mengancam eksistensi Negara […]
Nilai Kepastian Hukum dalam Pilkada di Masa Pendemi Covid-19
1,450 ViewsOleh: Randy Atma R Massi, S.H.,M.H. ( Peneliti di Jati Centre, kini Tercatat Sebagai Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga kini masih mengundang polemik di tengah masyarakat. Perbedaan sikap masyarakat tentulah menimbulkan keresahan yang pada akhirnya bermuara […]
Gagasan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada
571 ViewsBawaslu dalam pengawas tahapan pemilihan kepala daerah ditemui sebagai pengawas untuk memastikan tata cara, prosedur, dan mekanisme tahapan pemilihan tidak dilanggar. Pada kesempatan lain, Bawaslu dijumpai sebagai penemu atau penerima laporan pelanggaran hingga menghasilkan rekomendasi pelanggaran administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya, serta mengadukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan menindak pelanggaran pidana. Bahkan wujud […]
Anggota Baru PIM Diminta Jaga Idealisme, Karakter dan Independensi
559 ViewsPalu-Jati Centre. Direktur Perkumpulan Indonesia Memilih (PIM), Rusli Attaqi mengukuhan anggota baru PIM yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan tingkat dasar, di Sekretariat Jati Center Palu, Senin (21/9/2020). Dalam sambutannya, Rusli menekankan tiga hal yang harus dijaga oleh anggota baru PIM di masa-masa tahapan Pilkada saat ini yakni idealisme, karakter dan independensi. “Kepada teman-teman […]
Larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Terlibat Kegiatan Politik Praktis
2,323 ViewsPalu, Jati Centre. Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan dibantu Perangkat Desa. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai perpanjangan tangan negara di lingkungan masyarakat desa untuk menjadi pemimpin dan menyelenggarakan pelayanan ke masyarakat desa. Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut, beriringan dengan kewajiban tidak terlibat kegiatan politik praktis […]
Tren Pelanggaran Netralitas ASN di Sulteng, Ini Kata Bawaslu Sulteng
548 ViewsPalu-Jati Centre. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelanggaran yang seolah tidak pernah terselesaikan tuntas. Silih berganti pelaksanaan kontestasi politik tetapi pelanggaran netralitas dari pegawai ASN masih terus terjadi. Sudah banyak rekomendasi sanksi moral dan sanksi disiplin dari Komisi ASN kepada mereka yang melanggar, nyatanya belum menimbulkan efek jera penghukuman. Badan Pengawas Pemilihan […]
Kader Pengawasan Partisipatif
753 ViewsOleh : Ruslan Husen, SH, MH. (Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng) Proses dan hasil pemilihan kepala daerah (pemilihan) berintegritas dan bermartabat merupakan tujuan ideal dari pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan). Yakni proses pelibatan semua pihak dalam penyelenggaraan pemilihan, termasuk aktif mencegah dan […]